Halo Sobat ! | Members area : Register | Sign in
Pasang Iklan | Kontak | Profile | Event | Donasi | Sitemap

Categories

LombokTodays. Diberdayakan oleh Blogger.

Berita Utama

Terbaru

Tabayyunews Sindicate

Ekonomi

Cilokak Sasak Pupur Madinah

Minggu, 11 November 2012

Cilokak Terbaru dengan judul pupur madinah oleh Cilokak Sekar Jati SuareDesa Beleke Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Lagu Sasak ciptaan Kemur Jalil ini dinyanyikan oleh penyanyi sasak yang cantik Riri Febryana.

Bentrok di Dompu Polisi Lakukan Penyisiran, Siswa Dijemput Mobil Dalmas

bentrok_warga_dompu
Dompu (LombokTodays) - Ketegangan antara warga Kandai Dua dengan Simpasai, Dompu masih terjadi hingga Jumat (9/11), kendati kesepakatan untuk tidak saling serang telah disepakati ke dua belah pihak di depan Muspida setempat Kamis (8/11) malam lalu. Beredarnya isu menyesatkan menjadi pemicu ketegangan. Pascaadanya kesepakatan, tiga buah saung (tempat istirahat di sawah) milik warga di so Cumpa Kandai Dua dibakar. Polisi kemarin melakukan penyisiran di ke dua desa untuk memburu provokator.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan, Jumat (9/11) mengatakan, pihak Muspida telah bersepakat untuk membagi tim untuk berkomunikasi dengan warga untuk memantapkan kesepakatan damai. Kapolres dan Dandim 1614/Dompu berkomunikasi dengan warga Simpasai. Bupati bersama Ketua DPRD dan Sekda berkomunikasi dengan warga Kandai Dua. “Kesepakatan saat pertemuan tadi malam (kemarin malam—red), kita minta kepada kedua belah pihak untuk mendinginkan suasana sambil dicarikan langkah yang konkrit penyelesaiannya,” kata Bambang.

Kesepakatan mendinginkan suasana juga diikuti dengan peringatan kepada kedua belah pihak yang berseteru untuk tidak saling melewati batas wilayah masing-masing dengan maksud untuk menyerang. “Bila ada warga yang melewati garis batas dengan maksud untuk menyerang warga lain, kepolisian akan ambil tindakan tegas,” tegas Bambang.

Tuntutan warga seperti yang telah dilaporkan ke Kepolisian, lanjut Bambang, juga telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan beberapa pihak yang dilaporkan warga Simpasai. Tapi, tentu proses hokum membutuhkan bukti untuk memproses seseorang dan sejauh ini belum ada. “Yatim yang dilaporkan warga Renda Simpasai telah dimintai keterangan oleh Polres,’’ ungkap Bambang.

Sekitar pukul 14.30 Wita kemarin, ketegangan kedua desa bertetangga kembali terjadi. Namun aparat Kepolisian langsung memasangkan police line di jembatan perbatasan Simpasai – Kandai Dua. Warga Simpasai yang berkumpul di balik jembatan tak surut dan melakukan pelemparan ke wilayah Kandai Dua. ‘’Kalau mereka menyerang dan melewati batas garis polisi, kita akan tangkap mereka (Warga Simpasai-red),” kata Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah.

Benny mengaku bingung dengan aksi saling serang yang kembali terjadi. Padahal pada Kamis malam, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan warga Simpasai dan Kandai Dua. Namun diakuinya, provokator di balik aksi saling serang warga selama ini baru didata dan diidentifikasi rumah-rumahnya. “Kita belum melakukan penangkapan. Baru melakukan identifikasi dan pendataan,’’jelasnya.

Di tengah ketegangan, beberapa kali terdengar letusan senjata api di kebun dan sawah di wilayah So Cumpa Kandai Dua sebelah selatan perkampungan Kandai Dua dengan Simpasai. Ada dugaan, ledakan senjata berasal dari senjata api rakitan. Bersamaan dengan suara ledakan, tiga saung dibakar. Polisi pun langsung melakukan penyisiran di sawah dan kebun di So Cumpa.

Sementara ketakutan masih menyelimuti siswa SMA Negeri 1 Dompu, khususnya yang berasal dari Kandai Dua. Takut jadi sasaran aksi kekerasan, para guru kemarin meminta bantuan ke Polres Dompu agar siswa yang berasal dari Kandai Dua kepulangannya dikawal. Polres Dompu kemudian menurunkan satu unit Mobil Dalmas untuk mengantar para siswa hingga ke rumahnya masing-masing. (ula)

Sumber : Suara NTB

Dugaan SPPD Fiktif KSB Ratusan SP2D dan ‘’Boarding Pass’’ Disita


sppd_fiktif_sumbawa
Mataram (LombokTodays) - Sejalan dengan pemeriksaan para tersangka, penyidik Unit II Tipikor juga gencar melengkapi dokumen untuk melengkapi materi penyidikan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Terakhir yang disita, dokumen terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  mencapai ratusan lembar, termasuk diantaranya boarding pas yang dijadikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perjalanan dinas dimaksud.

Bahkan penyitaan – penyitaan itu sudah dilakukan sebelum pemeriksaan para tersangka. Tujuan penyidik, untuk semakin menguatkan indikasi perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka. “Ini tumpukan dokumen, semuanya terkait dengan SP2D para tersangka. ada juga (boarding pas) dari maskapai penerbangan,” kata Kanit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ferdian Indra Fahmi, Jumat (9/11). Ratusan lembar SP2D dengan nilai bervariasi hingga jutaan rupiah untuk satu kali pencairan itu, diidentifikasi dicairkan para tersangka untuk kegiatan perjalanan dinas ke beberapa daerah di dalam negeri bersumber dari APBD.

Hanya saja Ferdian belum bisa menjelaskan spesifik soal nilai pencairan dan atas nama para tersangka mana saja SP2D tersebut dicairkan.  Demikian juga dengan bukti tiket pesawat yang ikut disita.

Namun saat ini, setidaknya penyidik Unit II sudah komplit dengan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi penyidikan. Selain dokumen, pemeriksaan 16 tersangka pun sudah berakhir Kamis (8/11) lalu. Sebelumnya para tersangka berinisial Mh, Aa, Hm, Hs, Hms, Ds, Mq, Mj, Dhh, Al, Ss, Mr, Sf, Mn, Hel, dan Shd itu sudah dimintai keterangan secara maraton. Hanya dalam waktu tiga hari sejak Selasa (6/11), ke - 16 tersangka rampung diperiksa.

Jumat kemarin, jajaran Ditreskrimsus kemudian menggelar analisa dan evaluasi (anev) untuk meng-cross chek kekurangan terkait hasil pemeriksaan para tersangka dan penyitaan ratusan dokumen untuk  bahan penyidikan dimaksud. Hasil anev  yang dipimpin langsung Direskrimsus, Kombes Pol Triyono BP,MSi bersama jajaran penyidik Ditreskrimsus juga akan menentukan langkah hukum untuk kasus tersebut. (ars)

SUMBER : SUARA NTB

Penyaluran Terancam Dihentikan Loteng dan Lobar Nunggak Pembayaran Raskin Rp 2 Miliar

beras_miskin_ntb
Mataram (LombokTodays) - Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di dua kabupaten yakni Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) terancam dihentikan oleh Bulog NTB. Pasalnya, dua kabupaten ini masih nunggak atau belum melunasi pembayaran raskin jatah tahun 2012 dengan nilai masing-masing Rp 1 miliar lebih.

Persoalan ini tentunya semakin menambah beban masyarakat yang juga direpotkan dengan rendahnya kualitas raskin yang diterima. Hal itu disampaikan Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Ir. H Abdul Haris MM di temui di ruang kerjanya Jumat (9/11). “Dari laporan Kadivre Bulog, ada dua kabupaten (Lobar dan Loteng) masih nunggak pembayaran raskin jatah tahun ini. Karena itu dua kabupaten ini terancam tidak mendapatkan raskin karena terhambat pembayarannya,”ungkap Abdul Haris, seraya menyebutkan di dua kabupaten itu, nilai tunggakan mencapai Rp 2 miliar lebih.

Pembayaran raskin katanya, menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota sesuai penjatahan raskin mengacu PPLS 2011. Untuk mempercepat pembayaran ini agar tidak berdampak pada penyaluran raskin, Pemprov NTB sudah bersurat ke dua pemkab tersebut untuk segera menyelesaikan pembayarannya.

Pelunasan tunggakan ini perlu segera diselesaikan kabupaten, karena kalau tidak dilunasi maka akan menghambat penyaluran raskin. Harga per kilogram raskin yang dibeli masyarakat Rp 1.600. “Kalau kabupaten lain tidak ada masalah, hanya dua kabupaten ini yang bermasalah,”tandasnya.

Bulog Kurang Kontrol

Sementara menyinggung beredarnya raskin kuaitas rendah di Kota Mataram, menurutnya, ini merupakan keteledoran pihak Bulog. Bulog dinilai tidak melakukan kontrol dan supervisi yang ketat sebelum beras dibagikan kepada masyarakat. Menurutnya, terkait kualitas dan distribusi raskin menjadi tanggung jawab Bulog. Jika ditemukan rakin kualitas rendah, maka wajib masyarakat  melaporkan ke Sub Divre Bulog atau pusat Divre Bulog untuk dilalukan penggantian.

Kasus ini sendiri berulang kali terjadi di NTB, karena itu pihaknya meminta Bulog memperketat pengawasan dan kontrol kualitas raskin. Sebelum membagikan kepada masyarakat, Bulog harus memastikan kondisi raskin terjamin. Ketika raskin ditemukan dalam kondisi rusak, maka pihak yang pertama kali disalahkan adalah Pemda. Karena itu Bulog diminta lebih meningkatkan pengawasan dan evalauasi per bulan setelah program ini selesai dilaksanakan.

Untuk mengawasi penyaluran dan pembagian raskin ini sendiri dilakukan tim terpadu, dalam hal ini Bulog diberi tanggung jawab menjamin distibusi dan kualtas. Peran Bulog dalam hal harus memperketat kontrol dan supervisi. Ia sendiri memaklumi, ditemukannya raskin rusak itu karena penyalurannya dalam jumlah banyak sehingga tidak menutup kemungkinan ada kualitas yang jelek.  “Namun sebagian besar bagus, ada beberapa saja yangg rusak,” ujarnya. (her)

SUMBER : SUARA NTB