Penyaluran Terancam Dihentikan Loteng dan Lobar Nunggak Pembayaran Raskin Rp 2 Miliar

Mataram (LombokTodays) - Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di dua kabupaten yakni Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) terancam dihentikan oleh Bulog NTB. Pasalnya, dua kabupaten ini masih nunggak atau belum melunasi pembayaran raskin jatah tahun 2012 dengan nilai masing-masing Rp 1 miliar lebih.

Persoalan ini tentunya semakin menambah beban masyarakat yang juga direpotkan dengan rendahnya kualitas raskin yang diterima. Hal itu disampaikan Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Ir. H Abdul Haris MM di temui di ruang kerjanya Jumat (9/11). “Dari laporan Kadivre Bulog, ada dua kabupaten (Lobar dan Loteng) masih nunggak pembayaran raskin jatah tahun ini. Karena itu dua kabupaten ini terancam tidak mendapatkan raskin karena terhambat pembayarannya,”ungkap Abdul Haris, seraya menyebutkan di dua kabupaten itu, nilai tunggakan mencapai Rp 2 miliar lebih.

Pembayaran raskin katanya, menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota sesuai penjatahan raskin mengacu PPLS 2011. Untuk mempercepat pembayaran ini agar tidak berdampak pada penyaluran raskin, Pemprov NTB sudah bersurat ke dua pemkab tersebut untuk segera menyelesaikan pembayarannya.

Pelunasan tunggakan ini perlu segera diselesaikan kabupaten, karena kalau tidak dilunasi maka akan menghambat penyaluran raskin. Harga per kilogram raskin yang dibeli masyarakat Rp 1.600. “Kalau kabupaten lain tidak ada masalah, hanya dua kabupaten ini yang bermasalah,”tandasnya.

Bulog Kurang Kontrol

Sementara menyinggung beredarnya raskin kuaitas rendah di Kota Mataram, menurutnya, ini merupakan keteledoran pihak Bulog. Bulog dinilai tidak melakukan kontrol dan supervisi yang ketat sebelum beras dibagikan kepada masyarakat. Menurutnya, terkait kualitas dan distribusi raskin menjadi tanggung jawab Bulog. Jika ditemukan rakin kualitas rendah, maka wajib masyarakat  melaporkan ke Sub Divre Bulog atau pusat Divre Bulog untuk dilalukan penggantian.

Kasus ini sendiri berulang kali terjadi di NTB, karena itu pihaknya meminta Bulog memperketat pengawasan dan kontrol kualitas raskin. Sebelum membagikan kepada masyarakat, Bulog harus memastikan kondisi raskin terjamin. Ketika raskin ditemukan dalam kondisi rusak, maka pihak yang pertama kali disalahkan adalah Pemda. Karena itu Bulog diminta lebih meningkatkan pengawasan dan evalauasi per bulan setelah program ini selesai dilaksanakan.

Untuk mengawasi penyaluran dan pembagian raskin ini sendiri dilakukan tim terpadu, dalam hal ini Bulog diberi tanggung jawab menjamin distibusi dan kualtas. Peran Bulog dalam hal harus memperketat kontrol dan supervisi. Ia sendiri memaklumi, ditemukannya raskin rusak itu karena penyalurannya dalam jumlah banyak sehingga tidak menutup kemungkinan ada kualitas yang jelek.  “Namun sebagian besar bagus, ada beberapa saja yangg rusak,” ujarnya. (her)

SUMBER : SUARA NTB